TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)

Seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan
Untuk mendorong upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial sampai tingkat Kecamatan kearah yang labih baik, maka Departemen Sosial memprakarsai terbentuknya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK sebagai perwujudan partisipasi sosial masyarakat. TKSK merupakan pelaksana pendampingan sosial yang bisa menjembatani program Departemen Sosial (Depsos) untuk mengerakkan masyarakat dan potensi kesejahteraan lainnya. Keberadaan TKSK juga dapat mendukung pelaksanaan pendekatan anggaran berbasis kinerja (performance based bugeting) yang membutuhkan pemetaan target sasaran sehingga diperlukan orang yang berada dilokasi sasaran Pemerintah Daerah dalam kaitan ini Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota diharapkan dapat membina dan mendayagunakan TKSK dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin.
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
7.  Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan.
8.  Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial         bagi Keluarga Fakir Miskin.
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi  Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat.
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1987 tentang Pekerja Sosial Masyarakat.
11. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial.
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja      Departemen Sosial.
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.
TUJUAN
Tujuan pembuatan profil ini adalah memberi arah dan panduan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pembentukan, pelaksanaan dan pembinaan TKSK.
PENGERTIAN
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan sosial dalam penanganan Penyandang Maslah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di tingkat Kecamatan.
SASARAN  GARAPAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
1.      Anak Balita Terlantar, adalah anak yang berusia 0-4 tahun karena sebab tertentu, orang tuanya           tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan : miskin/tidak mampu, salah       seorang sakit, salah seorang/kedua-duanya, meninggal, anak balita sakit) sehingga terganggu               kelangsungan hidup, pertumbunhan dan pengembangannya baik secara jasmani, rohani dan                 sosial.
2.      Anak Terlantar, adalah anak berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya atau kedua-duanya sakit salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh/pengampu) sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik jasmani, rohani dan sosial.
3.      Anak Nakal, adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang berprilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, lingkungannya sehingga merugikan dirinya, keluarganya, dan orang lain, serta mengganggu ketertiban umum, akan tetapi karena usia belum dapat dituntut secara hukum.
4.      Anak Jalanan, adalah anak yang berusia 5-16 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun di tempat umum.
5.      Wanita Rawan Sosial Ekonomi, adalah seorang wanita dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
6.      Korban Tindak Kekerasan, adalah seorang yang mengalami tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan terdekatnya, dan terancam baik secara fisik maupun non fisik.
7.      Lanjut Usia Terlantar, adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena factor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
8.      Penyandang Cacat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, panyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental.
9.      Tuna Susila, adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan  sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah denga  tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
10.  Pengemis, adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dengan alas an untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
11.  Gelandangan, adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
12.  Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK), adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
13.  Korban Penyalahgunaan NAPZA, adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainya termasuk minuman keras diluar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
14.  Keluarga Fakir Miskin, adalah seseorang tau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.
15.  Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, adalah keluarga yang kondisi perumahan dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.
16.  Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
17.  Komunitas Adat Terpencil, adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial kecil yang bersifat local dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang disbanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.
18.  Korban Bencana Alam, adalah perorangan, keluarga atau kelompok di masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
Termasuk dalam korban bencana alam adalah korban bencana gempa tektonik, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, gelomnag pasang surut atau tsunami, angin kencang, kekeringan, dan kebakaran hutan atau lahan, kebakaran pemukiman, kecelakaan pesawat terbang, kereta api, perahu dan musibah industry (kecelakaan kerja).
19.  Korban Bencana Sosial atau pengungsi, adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana sosial kerusuhan yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
20.  Pekerja Migran Terlantar, adalah seseorang yang bekerja di luar tempat asalnya dan menetap sementara di tempat tersebut dan mengalami permasalahan sosial
Sehingga menjadi terlantar.
21.   Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), adalah seseorang yang dengan rekomendasi professional (dokter) atau petugas laboratorium terbukti tertular virus HIV sehingga mengalami sindrom penurun daya tahan tubuh (AIDS) dan hidup terlantar.
22.  Keluarga Rentan, adalah keluarga muda yang baru menikah (sampai dengan 5 tahun usia pernikahan)n yang mengalami masalah sosial dan ekonomi (berpenghasilan sekitar 10% diatas garis kemiskinan) sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

TUGAS, FUNGSI dan PENERIMA MANFA’AT
A.    Tugas
Tugas TKSK adalah melaksanakan :
1.      Identifikasi dan inventarisasi PMKS dan PSKS;
2.      Bimbingan dan Penyuluhan Sosial;
3.      Pengembangan jejaring dan koordinasi dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial;
4.      Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
IMPLEMENTASINYA :
1.      Melakukan Identifikasi dan pendataan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial                 (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di wilayah Kecamatan.
2.      Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan Sosial di lingkungan Kecamatan.
3.      Mengembangkan jejaring dan koordinasi penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)              dengan instansi terkait (stake holder) di tingkat Kecamatan.
4.      Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Sosial Masyarakat yang berada di                 wilayah Kecamatan.
5.      Melakukan Monitoring, Evaluasi dan membuat Laporan pelaksanaan tugas secara tertulis yang disampaikan ke Dinas Sosial Kab/Kota dengan tembusannya kepada Dinas Sosial Provinsi, Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Ditjen Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI, Bupati/Wali Kota dan Camat.
B.    Fungsi
TKSK melaksanakan Fungsi :
1.      Inisiator, Motivator, Fasilitator, Katalisator dan Dinamisator pengembangan potensi;
2.      Administrator;
3.      Pengelola kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
C.     Penerima Manfa’at
Penerima manfa’at TKSK adalah :
1.      Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2.      Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
3.      Lingkungan masyarakat sekitar wilayah penerima manfa’at;