Profil

GAMBARAN UMUM  DAN ORGANISASI DINAS SOSIALKAB. SERANG

A. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Sosial Kabupaten Serang
 Beberapa Peraturan Perundangan Yang Melandasi Pembentukan Dinas Sosial Kabupaten Serang Merupakan Salah Satu Organisasi Perangkat Daerah yang Secara Teknis melaksanakan Kegiatan di Bidang Sosial Meliputi :

1.         Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang

2.         Peraturan Bupati Serang Nomor: 07 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Serang

3.         Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Perlindungan Sosial Dan Loka Bina Karya (UPTD  RPS dan LBK).

 

Adapun yang Menjadi Landasan Dalam Pelaksanaan Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial adalah:

1.      Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah;

2.      Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;

3.      Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

4.      Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas  Daerah Kabupaten Serang;

5.      Peraturan Bupati Serang Nomor: 07 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Serang

6.    Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Perlindungan Sosial dan Loka Bina Karya (UPTD  RPS dan LBK)

B. Dasar Hukum Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pembangunan Kesejahteraan Sosial Didukung Oleh Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berfungsi Sebagai (1) Landasan / Dasar Hukum Bagi Pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial; (2) Memberikan Arah Kebijaksanaan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembangunan Di Bidang Kesejahteraan Sosial; (3) Alat Kontrol / Kendali Pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial. Landasan Hukum yang dimaksud meliputi : 

1.      Landasan Idiil adalah Pancasila

2.      Landasan Konstitusional adalah UUD 1945

3.      Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Penyelenggaraan Undian dan Promosi.

4.      Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang

5.   Undang-Undang Nomor. 33 Perps. Tahun 1964 Tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan.

6.      Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.

7.     Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Kesejahteraan Keluarga / Fakir Miskin.

8.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

9.      Undang-Undang Nomor  8 Thn 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

10.  Undang-Undang Nomor  23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

11.  Undang-Undang Nomor  4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

12.  Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

13.  Undang-Undang Nomor  22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

14.  Undang-Undang Nomor  13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut usia / jompo

15.  Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak

16.  Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional

17.  Undang-Undang Nomor  23 Tahun Tahun 2004 Tentang Diskriminasi Dalam Rumah Tangga

18.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dIubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

19.  Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

20.  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

21.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

22.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

23.  Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang. Penanggulangan Kemiskinan

24.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satya Lencana Perintis Pergerakan Kemerdekaan

25.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1966 Tentang Peraturan Pemberian Penghargaan Dan Jaminan Sosial Kepada Para Warakawuri Beserta Yatim / Piatu Pahlawan Yang Ditinggal Gugur

26.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

27.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.

28.  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin

29.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang   Nomor 8 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

30.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah

31.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1988 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

32.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Struktur Organisasi Perangkat Daerah

33.  Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana

34.  Peraturan Presiden Nomor 3  Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan

35. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

36. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012.