Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Serang

Rabu, 11 Oktober 2017 | 07:26:49 WIB | 1 pembaca

Pada rabu pagi, Kecamatan Bandung Kabupaten Serang melakukan Simulasi Rapat Koordinasi Bidang kesejahteraan Sosial. Kegiatan Rapat Koordinasi ini pertama kali dilakukan di Kabupaten Serang dan merupakan percontohan bagi kegiatan sejenis yang dicanangkan pada tahun 2015 di laksanakan di seluruh kecamatan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan dalam bidang kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan.

Kegiatan rapat koordinasi Bidang kesejahteraan Sosial ini menghadirkan seluruh Aparatur desa dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di Kecamatan Bandung. Selain itu hadir pula Ketua FK-TKSK Kabupaten Serang dan Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang.

Dalam kesempatan itu, Camat Kecamatan Bandung, Drs. Subur Priyanto mengungkapkan keprihatinanya atas kemunduran mental dan moral yang terjadi atas bangsa ini sehingga membuat rasa kesetiakawanan dan gotong royong yang menjadi identitas bangsa semakin menghilang, terbukti dengan kepedulian atas sesama yang semakin berkurang.

Selain itu, beliau menghimbau kepada segenap hadirin terutama kepala desa untuk tidak berhenti menginventarisir data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayahnya dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Meskipun stigma yang terjadi di masyarakat bahwa setiap pendataan pasti mendapat bantuan, sehingga Aparatur desa dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlibat dalam pendataan seringkali di datangi masyarakat yang menagih realisasi bantuan.

Pada kesempatan itu pula, Arif Chandra, Selaku Ketua FK-TKSK Kabupaten Serang menghimbau Kepala Desa untuk mengaktifkan kembali Karang Taruna dan PSM desa untuk membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial dan Inventarisir data PMKS dan PSKS d tingkat desa. Begitu pula Ahmad Saiful Rohman, selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang, meminta Aparatur desa mengarahkan Karang Taruna Desa untuk membuat Program Kerja dan Laporan Pertanggungjawaban di tingkat desa.